MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN BANGSA DI TENGAH TANTANGAN INTERNAL
(OTOKRITIK TERHADAP TEMA MILAD KE-113)
Oleh : Dr. Junaidi, M.Si – Ketua MT PDM Medan
Milad Muhammadiyah ke-113 pada 18 November 2025 mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa”, sebuah slogan yang mencerminkan komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Tema ini tidak hanya relevan dengan kondisi bangsa saat ini, di mana ketimpangan ekonomi dan akses layanan dasar masih menjadi isu krusial, tetapi juga selaras dengan ajaran Islam tentang maqashid syariah berupa pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menekankan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama. Namun, di balik keindahan tema ini, terdapat kontradiksi internal yang patut dikritisi secara empiris dan sistematis, misalnya ketidaksejahteraan guru, muballigh, dan dosen di lingkungan Muhammadiyah sendiri. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendorong perbaikan, berdasarkan teori human capital dari Theodore Schultz yang menyatakan bahwa investasi pada sumber daya manusia, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik, adalah kunci kemajuan organisasi dan bangsa.
Secara teori, tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa” sangat logis dan up to date. Di era pasca-pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan seperti tingginya angka pengangguran muda (sekitar 13,8% pada 2024, menurut BPS) dan ketimpangan Gini ratio yang mencapai 0,38. Muhammadiyah, dengan ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, telah menjadi pilar utama dalam mengatasi ini.
Saat ini Muhammadiyah telah mengoperasikan lebih dari 172 universitas, ribuan sekolah, dan ratusan rumah sakit, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan human development index (HDI) nasional. Berdasarkan pendekatan empiris Amartya Sen dalam Development as Freedom, kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tapi kemampuan (capability) individu untuk hidup bermartabat. Tema Milad ini seolah menjawab panggilan tersebut, dengan fokus pada harmoni sosial dan kemajuan ekonomi, seperti yang diungkapkan dalam pidato Ketua Umum Haedar Nashir. Namun, keberhasilan tema ini bergantung pada konsistensi internal, jika Muhammadiyah ingin memajukan bangsa, ia harus mulai dari kesejahteraan kadernya sendiri.
Realitas di lapangan menunjukkan ketidaksejahteraan yang sistemik di kalangan Dosen, Guru dan Muballigh Muhammadiyah. Data empiris dari berbagai sumber mengungkap bahwa gaji pokok dosen sering kali berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) 2025. Situasi serupa juga dialami Guru dan Muballigh. Di daerah-daerah terpencil (kondisi ini juga terjadi di kota Medan juga) guru-guru Muhammadiyah sering berada di garis pra-sejahtera, dengan kesejahteraan yang masih menjadi sorotan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ada ribuan Da’i dan Muballigh Muhammadiyah di Indonesia (termasuk di kota Medan juga) yang membutuhkan perhatian khusus pada tingkat kesejahteraan mereka, termasuk akses zakat fitrah untuk ketahanan pangan. Penulis melihat kesejahtraan para Muballigh terkhusus di kota Medan masih jauh dari yang diharapkan, terutama jika mengalami sakit. Sehingga muncul satu ungkapan di kalangan para Muballigh “Muballigh ini kalo sehat milik ummat, tapi kalo sakit jadi milik keluarga (istri dan anaknya).
Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan merencanakan standar insentif nasional untuk guru di daerah, mengakui fakta bahwa banyak pengasuh pondok pesantren hidup dengan pendapatan minim. Dari perspektif empiris, survei informal di media sosial menunjukkan keluhan serupa. Bahkan salah satu pengguna mengungkap bahwa biaya kuliah di kampus Muhammadiyah mahal, tapi gaji dosen rendah, Ini kontradiktif dengan citra Muhammadiyah sebagai ormas kaya dan progresif serta elit.
Analisis sistematis atas isu ini dapat dilakukan melalui lensa teori organisasi, khususnya resource dependence theory dari Jeffrey Pfeffer dan Gerald Salancik. Muhammadiyah bergantung pada sumber daya eksternal seperti donasi (dari warganya) dan SPP, tapi ketergantungan ini menyebabkan alokasi anggaran yang tidak optimal untuk kesejahteraan internal. Secara logis, prioritas amal usaha besar seperti rumah sakit dan universitas serta sekolah sering mengorbankan gaji tenaga pendidik, yang seharusnya menjadi investasi utama sesuai human capital theory. Dampaknya? Penurunan motivasi yang dapat menghambat misi memajukan bangsa. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa sektor pendidikan swasta di Indonesia menghadapi masalah serupa, dengan 20% guru mengalami burnout akibat beban kerja tinggi dan gaji rendah. Di Muhammadiyah, ini bertentangan dengan kompetensi ideal kepribadian guru yang menekankan amal dan perjuangan untuk kesejahteraan.
Untuk mengatasi ini, rekomendasi harus relevan dan berdasarkan teori yang mapan. Pertama, terapkan model penggajian berbasis kinerja yang selaras dengan UMK 2025, seperti yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), di mana tunjangan kesejahteraan dan jabatan struktural menjadi komponen utama. Kedua, bangun dana abadi seperti Gerakan Infak Pendidikan (GIP) 111, yang fokus pada pemerataan kesejahteraan guru. Ketiga, libatkan Muballigh dalam program pengabdian masyarakat dengan insentif, seperti yang diusulkan LDK Muhammadiyah untuk wilayah 3T. Secara empiris pendekatan ini telah berhasil di organisasi serupa seperti NU, di mana standar gaji minimal diterapkan untuk meningkatkan retensi.
Tema Milad Muhammadiyah 2025 sangat bagus sebagai panggilan moral untuk kemajuan bangsa. Namun, tanpa mengatasi ketidaksejahteraan internal, tema ini berisiko menjadi retorika semata. Dengan pendekatan empiris, sistematis, dan berbasis teori seperti human capital dan maqashid syariah, Muhammadiyah dapat mewujudkan kesejahteraan sejati mulai dari rumah sendiri. Harapannya, Milad ini menjadi momentum transformasi, memastikan guru, muballigh, dan dosen sejahtera, sehingga kontribusi bagi bangsa semakin optimal. Fastabiq al Khairat
