GIP NKRI Sumut Gelar Simposium Nasional ‘Membedah 8 Tuntutan FPP TNI’
INFOMU.CO | Medan – Gerakan Islam Pengawal (GIP) NKRI Sumatera Utara menggelar Simposium Nasional, di Hotel Madani, di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Ahad (27/7) . Kegiatan itu bertemakan ‘Membedah 8 Tuntutan Forum Prajurit Purnawirawan (FPP) TNI’.
Ketua Umum GIP NKRI Dr. Ir. Masri Sitanggang, MP dalam acar pembukaan menyampaikan, tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI baru-baru ini menandai sebuah keresahan moral dan etis dari kelompok yang pernah berkiprah dalam menjaga kedaulatan bangsa. Maka melalui surat terbuka yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menyuarakan 8 poin krusial yang berkaitan dengan arah negara, keadilan sosial, hingga moralitas pemerintahan sebagai bentuk kesadaran (pemahaman) Hukum.
Dikatakannya, Simposium ini mencerminkan kesadaran hukum dan politik kolektif masyarakat yang tumbuh dari pemahaman kritis terhadap sistem hukum dan institusi-institusi negara. Pemahaman ini memberi makna atas berbagai pengalaman dan tindakan sosial warga negara, terutama dalam merespons indikasi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh institusi negara dari prinsip-prinsip dasar UUD 1945. Kesadaran hukum tidak terbentuk secara abstrak, melainkan melalui praktik sosial, di mana masyarakat mulai menyadari bahwa tindakan hukum sejumlah lembaga negara telah melenceng dari mandat konstitusi. Oleh karena itu, kesadaran hukum ini menjadi objek penting untuk dikaji secara empiris sebagai respons atas krisis legitimasi dan deviasi konstitusional.
Disebutkan, partisipasi dalam simposium ini merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya dalam rangka menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan penyelenggaraan negara tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan sosial.
Narasumber yang hadir dalam kegiatan Simposiun Nasional ini dari Jakarta dan Sumatera Utara yakni Marsekal (purn) Hanafi Asnan, Mayjed (purn) Soenarko, Mayjen (purn) Hidayat Purnomo, HM Mursalin (Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam/ KISDI), Dr Marwan Batubara (Badan Pekerja Petisi-100), Chairul Munadi, S.H (Akademisi)., M.H , Prof. Dr. dr. Ridha Dharmajaya, Sp.BS,(Akademisi dan Praktisi) dan Dr. Andryan, S.H., M.H (Akademisi)
Selanjutnya Buya Rafdinal, S.Sos, MAP sebagai moderator kegiatan siposium nasional ini menyebutkan, delapan tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, mencerminkan bentuk kesadaran kolektif masyarakat Indonesia atas situasi sosial, politik, dan hukum yang berkembang dewasa ini. Tuntutan tersebut tidak hanya lahir dari keprihatinan kalangan purnawirawan, tetapi juga merepresentasikan aspirasi luas rakyat yang menghendaki tegaknya keadilan, perlindungan hak-hak konstitusional, serta penegakan nilai-nilai dasar dalam UUD 1945.
Delapan tuntutan itu antara lain, 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan 4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
Selanjutnya yang ke 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri, dan ke 8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Kemudian kesimpulan Simposium Nasional ini yang dibacakan secara resmi yang dibacakan oleh Ketua Umum GIP NKRI Dr. Ir. Masri Sitanggang, MP antara lain menyebutkan, Simposium Nasional ini menunjukkan bahwa terdapat kekhawatiran serius dari masyarakat sipil, khususnya Forum Purnawirawan TNI, terhadap arah demokrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan Indonesia dalam satu decade terahir. Delapan tuntutan FPP TNI merefleksikan:
1. Dekadensi moral dan konstitusional dalam pemerintahan yang berakibat pada menurunnya legitimasi publik terhadap institusi negara.
2. Penyimpangan kekuasaan oleh aktor negara melalui praktik oligarki, politik dinasti, korupsi struktural, dan pemanfaatan hukum sebagai alat kekuasaan.
3. Kemandekan reformasi sektor pertambangan, agraria, dan birokrasi, yang semakin memperlebar kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan.
4. Terjadinya judicialisasi politik yang merusak marwah Mahkamah Konstitusi dan membajak proses demokrasi elektoral.
5. Politisasi aparat penegak hukum, termasuk Polri yang kehilangan fungsi utama sebagai pelindung masyarakat dan justru menjadi instrumen kekuasaan elit.
6. Ketimpangan ekonomi dan hilangnya kedaulatan tenaga kerja lokal, ditandai dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA) secara masif tanpa kontrol ketat.
7. Kegagalan negara dalam menegakkan Pasal 33 UUD 1945, yang seharusnya menempatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Tergerusnya prinsip deliberative (Musyawarah Mufakat) dalam negara hukum, digantikan dengan dominasi kekuatan modal dan kekuasaan elit politik.
Serta 5 (lima) point rekomendasi Umum serta 3 (tiga) point rencana tindak lanjut pasca simposium nasional ini.Kegiatan Simposium Nasional ini diahadiri lebih dari 200 peserta, terdiri dari sejumlah tokoh Nasional, Tokoh Sumatera Utara, utusan Ormas Islam dan dari Lembaga Islam (***)
