Awal Ramadan 1445 H dan Urgensi Penyatuan Global
Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Dosen FAI UMSU dan Kepala OIF UMSU
Awal Ramadan 1445 H/2024 M tahun ini di Indonesia diperkirakan akan terjadi perbedaan, khususnya antara Pemerintah (Kemenag RI) dengan Muhammadiyah. Hal ini tidak lain disebabkan karena data astronomis awal Ramadan 1445 H tidak memenuhi salah satu kriteria yang berkembang di Indonesia. Seperti diketahui, Muhammadiyah melalaui Konferensi Pers Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1445 H yang disampaikan secara langsung oleh ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Prof. Dr. Haedar Nasir, M.Si.) menetapkan bahwa awal Ramadan 1445 H tahun ini jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 M.
Hal ini seiring dengan Hasil Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1445 H yang dikeluarkan 16 Jumadilakhir 1445 H/29 Desember 2024 M.
Adapun data astronomis awal Ramadan 1445 menunjukkan ijtimak terjadi pada hari Ahad, tanggal 10 Maret 2024 M pukul 16:07:42 WIB. Ketinggian Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ( = -07 48 LS dan = 110 21 BT) +00 56 28, dalam hal ini hilal dinyatakan sudah wujud. Berikutnya pada saat Matahari terbenam di wilayah Indonesia Bulan sudah berada di atas ufuk atau hilal sudah wujud di atas ufuk kecuali di beberapa wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sejatinya, perbedaan semacam ini sudah sering terjadi dan di masa yang akan datang pun akan terus terjadi yang disebabkan tidak lain karena perbedaan konsep dan kriteria yang digunakan. Muhammadiyah seperti diketahui hingga kini masih menggunakan konsep Hisab Hakiki Wujudul Hilal, sementara Pemerintah (Kemenag RI) menggunakan konsep dan kriteria ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan dua konsep (kriteria) yang berbeda ini dipastikan akan terus terjadi perbedaan.
Namun seiring waktu, terutama Muhammadiyah telah menggagas sebuah sistem penjadwalan waktu yang bersifat terpadu (internasional) yang dikenal dengan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Muhammadiyah sejak sepuluh tahun lebih belakangan ini gencar mengkaji soal kalender Islam Global dan segera merilis dan melaunchingnya tidak lama lagi. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi kemasyarakatan tertua di Indonesia yang telah memainkan peran sosial-keagamaan di Nusantara-Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 1912 M yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (w. 1923 M). Diantara ciri organisasi ini di era modern adalah spirit berkemajuan dan apresiasinya terhadap perkembangan zaman. Salah satu indikator berkemajuan organisasi ini adalah apresiasinya terhadap perumusan Kalender Islam Global.
Kalender Islam Global adalah salah satu bentuk riil apresiasi umat Islam. Pemikiran ini tidak lain dilatari karena carut-marut dan tak kunjung usainya silang pendapat dan perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah (terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah) di tanah air.
Dalam perkembangannya diskursus tentang penyatuan kalender Islam terus mengemuka, negara-negara di dunia terutama negara dengan mayoritas Muslim mulai intens mengkaji persoalan ini. Dalam perkembangannya, sejumlah konsep dan kriteria dalam rangka perumusan kalender Islam terus berkembang, demikian lagi tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir tentangnya juga terus bermunculan.
Penyatuan dalam tingkat dunia (global) bermakna bahwa sebuah kalender Islam disepakati dan diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif di dunia dan berlaku di seluruh dunia pula. Secara sosio-religius, upaya penyatuan kalender Islam dalam tingkat global terbilang lebih unik dan sangat rumit jika dibandingkan dengan penyatuan dalam tingkat nasional dan regional. Sebab dalam penyatuan global melibatkan seluruh negara di dunia dan meniscayakan negara-negara di dunia itu menerima konsep global tersebut.
Diantara putusan atau konsep kalender yang bergenre dunia (global) adalah putusan Muktamar Turki tahun 2016 dan Rekomendasi Jakarta tahun 2018. Seperti diketahui, dua putusan bertarap internasional ini di Indonesia telah dikaji oleh kalangan peneliti astronomi (ilmu falak) dan masyarakat secara umum, hanya saja sampai saat ini belum diterima dan terimplmentasikan secara masif di seluruh dunia. Lagi-lagi ada bannyak faktor yang
mengiringi dan melatarinya.
Bila diperhatikan, berbagai metode dan konsep penyatuan kalender Islam masing-masing memiliki keunggulan dan sekaligus kekurangan, betapapun saling keterkaitan. Secara praktis, tidak dipungkiri bahwa penyatuan dalam skop nasional merupakan hal urgen karena ia secara riil diperlukan dan dipraktikkan oleh masyarakat di suatu negara. Hanya saja problemnya dalam skop nasional (satu negara) sampai saat ini masih saja terjadi perbedaan
dan silang pendapat.
Selanjutnya, berdasarkan realita ini timbul pertanyaan, antara penyatuan lokal dan global, yang mana sebagai skala prioritas dan terlebih dahulu perlu diupayakan? Hemat penulis, dengan segenap analisis dan pertimbangan, penyatuan kalender Islam dalam tingkat global lebih memiliki nilai dan prospek postif dibanding penyatuan lokal. Ide penyatuan secara bertahap (dimulai dari nasional, regional, lalu global) terbilang tidak efektif dengan
dua alasan.
Pertama, jika umat Islam menghabiskan energi menyelesaikan penyatuan dalam tingkat nasional dan atau regional, baru kemudian penyatuan tingkat global, maka secara praktis berpotensi terjadi pengulangan proses penyatuan dan perumusan konsep kalender.
Kedua, penyatuan bertahap secara pasti akan menyita waktu untuk merumuskan konsep, metode, dan implementasinya di lapangan. Seperti diketahui, dalam penyatuan nasional dan regional sendiri sangat menguras energi dan waktu, seperti terjadi saat ini. Secara psikologis, manakala sebuah konsep kalender telah mapan dan diterapkan secara konsisten dalam tingkat nasional maupun regional, lalu berikutnya diubah menuju penyatuan tingkat global, maka dapat dipastikan akan terjadi pengulangan perumusan kalender yang akan diberlakukan.
Lagi-lagi secara psikologis hal ini memberatkan bagi masyarakat di tiap negara maupun kawasan regional tertentu.
Bagaimanapun, penyatuan dalam tingkat global lebih memiliki prospek dan keunggulan dari berbagai aspek, yaitu:
Pertama, dengan mengupayakan “Kalender Islam Global”, kita berperan dan berkontribusi dalam menyelesaikan problem peradaban dan keumatan dunia yaitu terkait kalender yang bersifat unifikatif-komprehensif, yang sampai hari ini belum kunjung wujud, padahal usia peradaban Islam sudah 14 abad lebih.
Kedua, dengan lahirnya “Kalender Islam Global”, kita tidak di khawatirkan dengan adanya potensi perbedaan puasa Arafah dan Idul Adha.
Ketiga, dengan aktif membincang dan mendialogkan “Kalender Islam Global”, maka kita telah berihtiar peradaban, dan secara bersamaan kita telah meninggalkan sebuah tradisi dan edukasi ilmiah-akademik bagi para generasi peradaban yang akan datang.
Keempat, dengan mengupayakan “Kalender Islam Global”, ini sejalan dan senafas dengan amanat UUD 1945 yaitu ikut dan aktif melaksanakan ketertiban dunia, dalam hal ini penertiban sistem penjadwalan waktu (Kalender Islam).
Kelima, dengan mengupayakan penyatuan global, maka tidak memiliki resiko mengulang proses penyatuan
dari awal lagi.[]
* Artikel sudah diterbitkan di Majalah Hidayatullah.
