SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta para elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi pasca pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan terkait hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif, dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan,” katanya kepada awak media selepas acara di Gedung Indoor Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (6/3/2024).
Menurut Mu’ti, hak angket merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang. Meski demikian, hak angket jangan sampai dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil Pemilu 2024.
“Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR. Diharapkan, dengan tidak digunakkannya hak angket sebagai pemicu konflik, kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mu’ti berharap, dengan datanganya bulan suci Ramadhan yang tinggal menghitung hari ini, bisa dijadikan sebagai momentum untuk kembali bersatu pasca Pemilu. Sebab, ketika pemilu berlangsung dirasakan terdapat beberapa perpecahan.
“Kami ingin menjadikan momentum ramadhan ini sebagai momentum islah, momentum untuk kita memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ramadan kali ini juga bisa dijadikan momen persatuan bagi masyarakat,” pintanya.
Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu pun menyerukan, agar semua pihak segera untuk memperbaiki relasi sosial, yang ketika di masa-masa Pemilu 2024 berlangsung, ada relasi sosial yang mungkin mengalami gesekan-gesekan. Bahkan mungkin terjadi ketegangan.
“Mudah-mudahan bulan suci Ramadhan menjadi momentum untuk islah, dan rekonsiliasi, sehingga kita rukun kembali, dan bersatu kembali. Muhammadiyah sendiri akan memulai ibadah puasa lebih dulu pada 11 Maret 2024. Hal tersebut berdasarkan maklumat dari PP Muhamadiyah. Insya Allah kami akan mungkin memulai puasa lebih dulu dibanding dengan organisasi yang lain,” tandasnya. (maklumat)
