Jakarta, InfoMu.co – Ketua Organaizing Committe (OC) Musyawarakan Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 Mejelis Ulama Indonesia (MUI) 2022, KH Asrori S. Karni menyatakan bahwa panitia telah siap menggelar Mukernas ke-2 MUI.
“Dari sisi operasional InsyaAllah sudah siap. Panitia telah siap menyelenggarakan ke-2 MUI 2022,” kata Kiai Asrori saat dihubungi MUIDigital, Senin (5/12/2022).
Mukernas kedua MUI ini akan digelar di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, pada tanggal 8-10 Desember 2022.
“Selain membuka Mukernas sebagai Wakil Presiden. Beliau juga akan memimpin rapat paripurna MUI dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI,” sambungnya.
Kiai Asrori menuturkan, Prof Dr KH Maruf Amin akan memimpin rapat paripurna MUI terlebih dahulu pada hari pertama yakni Kamis (8/12/2022) pukul 13.00 WIB.
“Rapat paripurna terdiri dari Dewan Pertimbangan MUI, kemudiaan Dewan Pimpinan MUI, Pimpinan Komisi, Badan dan Lembaga (KBL) MUI,” kata kiai Asrori yang juga Wasekjen MUI Bidang Infokom.
Setelah itu, lanjut Kiai Asrori, Wakil Presiden akan membuka Mukernas yang dimulai pada pukul 15. 30 WIB.
“Pada pembukaan nanti kita mengundang MUI se-Indonesia serta perwakilan ormas Islam. Jadi secara keseluruhan, sudah siap,” tegasnya.
Kiai Asrori menjelaskan, para panitia telah menyiapkan segala sesuatu untuk penyelenggaraan Mukernas ini di antaranya terkait dengan akomodasi, konsumsi dan lain-lain.
Sementara itu, Ketua SC Mukernas kedua MUI, Prof Utang Ranuwijaya mengatakan, kegiatan ini menenkankan pada evaluasi progran kerja MUI tahun 2022.
“Penentuan prioritas pelaksanaan (program kerja MUI) 2023, itu yang paling utama. Dibalik itu semua, acara Mukernas ini ada acara silaturahim dengan komponen MUI,” paparnya.
Dia menambahkan, silaturahim tersebut berasal dari semua komponen MUI di antaranya KBL dan MUI Provinsi serta ormas Islam.
“Dalam kegiatan Mukernas ini juga akan banyak pemikiran dan masukan-masukan yang harus dihimpun yang kemudiaan menjadi semacam rekomendasi,” ungkapnya.
Rekomendasi tersebut, ujarnya, akan dirumuskan oleh peserta Mukernas untuk isu internal MUI, umat Islam, pemerintah maupun internasional.
“Jadi kami memberikan rekomendasi baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Tahun ini yang harus diperhatikan oleh peserta karena ini menghadapi tahun 2023 menjelang tahun politik 2024,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Prof Utang, rumusan program kerja MUI 2023 diharapkan ikut mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang bersatu, ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang kokoh, serta dapat mengendalikan situasi jelang tahun politik.
“Jadi harus mendapatkan program kerja yang bisa turut membangun situasi 2023 menjelang 2024. Artinya tahun politik bisa membangun visi yang betul-betul cocok dengan kondisi yang sekarang,” kata dia.
Prof Utang menyatakan bahwa rekomendasi pada Mukernas ini sepenuhnya menjadi kewenangan bagi para peserta dalam rapat komisi nanti.
Prof Utang menyampaikan, dalam kegiatan mukernas ini juga terdapat monitoring dan evaluasi (Monev) bagi MUI daerah.
“Kegaiatan Monev ini sebenarnya dua tahunan. Kebetulan tahun sekarang berbarengan dengan Mukernas, sehingga masuk ke dalam rangkaian Mukernas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof Utang menyampaikan, isu internal MUI kemungkinan yang akan menjadi pembahasannya yakni terkait kondisi di MUI daerah secara kemampuan maupun kekuatan, serta KBL yang dimiliki MUI yang dinilai sangat gemuk.
“Ini juga akan menjadi perhatian peserta Mukernas bagaimana antar KBL ini bisa bersinergi dengan yang lainnya. Jadi tidak harus masing-masing melaksanakan program yang khusus dan berbeda,” jelasnya.
Selain itu, pada rekomendasi ini juga akan membahas antara lain terkait dengan ekonomi, pendidikan, khususnya menghadapi tahun politik 2023.
“Bagaimana merumuskan agar masyarakat Indonesia ini tentram dan damai dalam menghadapi pemilu 2024 itu. Itu juga keliatannya akan muncul pada Mukernas nanti,” paparnya.
Mukernas kedua MUI ini bertajuk: Mengoptimalkan Khidmat dalam Rangka Meningkatkan Kemaslahatan Umat.
Pada tema ini, Prof Utang mengatakan, MUI sangat menyadari pentingnya berkhidmat dalam rangka meningkatkan kemaslahatan umat.
“Semata-mata yang kita pikirkan itu umat ini maslahat, apa yang harus dilakukan MUI dalam rangka melaksanakan kemaslahatan umat,” pungkasnya.
