Medan, InfoMu.co – Pengamat lingkungan dan penataan Kota Medan, Jaya Arjuna, mengatakan Pemerintah Kota Medan dituntut untuk menjadikan Kota Medan sebagai The Livable City atau kota layak huni.
“Targetnya Kota Medan harus bisa jadi kota layak huni. Kota yang tidak korupsi, kota dengan tingkat pendidikan masyarakat tinggi, dan kota memenuhi persyaratan ajaran agama Islam,” ungkap Jaya di Medan, Rabu.
Hal ini diungkapkannya dalam dialog publik yang digelar DPD LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Medan dengan tema “Bagaimana Strategi Pembangunan Kota Medan” di Medan Club, Jalan Kartini, Medan.
Pihaknya meminta Pemerintah Kota Medan tidak cuma fokus pembangunan infrastruktur, tapi juga melakukan pembangunan di sektor-sektor yang mampu membuat Kota Medan sebagai kota layak huni.
“Di antaranya kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana gedung kebudayaan dan lain-lain. Silakan fokus dalam pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi, namun semua harus terukur,” tuturnya.
Sangat disayangkan, kata Jaya, di 2021 Kota Medan menduduki peringkat ke-26 dalam urutan kota layak huni, dan Kota Solo dinobatkan sebagai kota paling layak huni diikuti Palembang, Balikpapan, Denpasar dan Tangerang Selatan di Indonesia.
“Padahal saat Kota Medan meraih Adipura, Palembang masih belajar dengan Kota Medan, karena saat itu Palembang masuk ke kota terjorok. Tapi sekarang Palembang ada di peringkat kedua, dan justru Kota Medan masuk kategori kota terjorok. Ini harus jadi perhatian,” terang Jaya.
Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, mengatakan dewasa ini Pemerintah Kota Medan terus berupaya menjadikan Kota Medan sebagai kota layak huni.
“Sebelum pandemi 2019, ekonomi masih naik turun. Namun 2020 anjlok karena pandemi, dan 2021 naik kembali. Pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah dari provinsi dan nasional. Inflasi kita juga cukup tinggi, itu sebabnya Pemkot Medan fokus pembangunan sektor ekonomi,” terang dia.
Ia menjelaskan, bukan tanpa alasan Pemerintah Kota Medan terus fokus kepada terhadap pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan drainase, banjir dan drainase.
Sebab, kata dia, selama ini ketiga masalah itu selalu menjadi masalah utama yang kerap dikeluhkan di tengah-tengah masyarakat di Kota Medan.
“Masalahnya selalu itu, padahal masalah kita banyak sekali, uang (APBD) juga harus kita distribusikan ke berbagai aspek,” ujar Benny.
Wali Kota LIRA Kota Medan, Sam’an Lubis, mengatakan, dialog publik itu dilakukan sebagai sarana untuk berdiskusi tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan bagi pembangunan Kota Medan.
“Hal ini harus dilakukan agar pembangunan di Kota Medan dilakukan dengan tepat sasaran. Hasil diskusi ini nanti akan kita sampaikan ke Pemkot Medan,” ujar dia. (ant)
