“Tidak ada masjid yang radikal karena itu mungkin saja dari sisi caranya berbicara ada (kesalahan),” kata JK dalam Rakernas PKS di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (31/1).
Menurut JK, masjid merupakan baitullah (rumah Allah) bangunan atau tempat yang digunakan untuk beribadah. Karena itu, jika terdapat orang yang melakukan kesalahan, maka masjid tidak bisa dianggap bersalah.
Menurut JK, semestinya aparat memeriksa orang yang bermasalah tersebut jika dinilai melanggar undang-undang.
“Kalau memang salah ya diperiksa kan? Jangan masjidnya yang dianggap salah,” ujarnya.
Wapres Ma’ruf Amin Bantah Masjid Radikal
Senada, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan radikalisme tidak bisa tumbuh di rumah ibadah seperti masjid karena sudah diatur dalam peraturan bersama menteri (PBM) yang diterbitkan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
“Sebenarnya PBM itu merupakan kesepakatan majelis agama bagaimana menangani (radikalisme). Sebelumnya kan ada konflik, dengan adanya PBM itu sudah ada solusinya, aturannya,” jelasnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (31/1).
Oleh karena itu, kata Ma’ruf, sepanjang aturan dalam PBM tersebut dipatuhi maka akan terhindar dari konflik soal ibadah.
“Karena sudah detail. Jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh, nah kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya Law Enforcement-nya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mabes Polri menyatakan akan memetakan masjid-masjid di Indonesia. Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri, Brigjen Pol Umar Effendi mengatakan, pemetaan masjid merupakan salah satu upaya menangkal penyebaran terorisme.
“Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak. Mohon maaf,” kata Umar dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI disiarkan di kanal YouTube MUI, Rabu (26/1) (cnni)
