Medan, InfoMu.co – Mantan Anggota Majelis Kesenian Medan (MKM), Ir. Jaya Arjuna, mendesak Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution segera membentuk kepengurusan baru Dewan Kesenian Medan (DKM), sebab periodesasi MKM dan DKM telah berakhir.
“Periodesasi MKM dan DKM sudah berakhir. Agar tidak terjadi kevakuman kepengurusan yang terlalu lama, kita berharap Wali Kota segera melakukan pergantian pengurus sehingga program berkesenian dan berkebudayaan di Kota Medan kembali bergairah lewat penyelenggaraan musyawarah seniman,” katanya. kepada
Dikutip dari laman rentaknews, Mantan Ketua Panitia Musyawarah Seniman Medan tahun 2013 itu berharap, Wali Kota Medan Bobby Nasution segera menetapkan figur-figur kepengurusan baru DKM periode berikutnya.
“Kewenangan penetapan kepengurusan DKM merupakan tanggung jawab Wali Kota Medan sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014,” sebut sastrawan Sumatra Utara ini.
Menurutnya, dengan adanya kepengurusan baru nanti, akan muncul ide-ide cemerlang bagaimana kesenian dan kebudayaan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Kota Medan sebagai kota metropolitan dan kota ketiga terbesar setelah Jakarta dan Surabaya.
Kata Arjuna, berbicara kesenian tidak terlepas dari pembangunan kebudayaan itu sendiri.
“Jadi, wujud ideal kesenian dan kebudayaan adalah Peraturan Wali Kota. Ini harus diimplementasikan. Lewat kepengurusan DKM yang baru, ruh berkesenian di Kota Medan akan terus hidup. Kita ingin pemaknaan peristiwa seni dan budaya jangan sampai melenceng,” katanya seraya menambahkan perkembangan kota layak huni adalah adanya kegiatan kesenian di kota itu.
Sebagaimana diketahui, Forum Rembuk Seniman Medan tengah menyiapkan Musyawarah Seniman Medan untuk pembentukan pengurus baru DKM pada 4-6 Februari 2022 di eks kompleks Taman Budaya Sumatra Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan 33 Medan. “Alhamdulillah persiapan sudah rampung hampir 95 persen,” kata jurusan bicara Forum, Afrion, kepada RentakNews.com di sekretariat panitia.
Jadikan Pelajaran
Secara terpisah, mantan Anggota Komite Tari DKM, Matheus Swarsono, S.Sn., mengatakan agar kepengurusan DKM terdahulu dijadikan pelajaran dan evaluasi.
“Adakah institusi pemerintah sudah memberikan ruang dan kepercayaan bagi DKM dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan? Adakah DKM telah mampu merumuskan arah dan kemudi bagi pemajuan kesenian? Hal ini menjadi penting menjadi bahan pertimbangan,” katanya.
Ia membenarkan, masa kepengurusannya sudah berakhir dua tahun lalu. Sayangnya, mereka gagal membuat Musyawarah Masyarakat Kesenian Medan sebagaimana amanah Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014, karena pandemi Covid-19.
“(Musyawarah) itu (gagal) terkait kondisi dera pandemi, Mas. Prioritas dana dipusatkan untuk mengatasi pendemi. Karena hal itu bahkan sudah diusulkan sebelum masa kepengurusan berakhir,” sebutnya.
Pegawai TBSU ini menilai, Musyawarah yang sedang digagas Forum Rembuk Seniman merupakan upaya dan gerakan untuk memperjuangkan kesenian, sah dan baik adanya. Dia berharap apa pun yang dirumuskan nanti semoga baik adanya untuk pemajuan bangunan peradaban seni di kota Medan.
“Jauh dari tendensi subjektif. Dan, terorientasi penuh pada kepentingan kesenian,” harapnya. (rentaknews)
