Medan, InfoMu.co – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menawarkan sembilan proyek yang dinilai paling strategis kepada pihak swasta melalui skema kerja sama Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.
Hal itu diungkapkan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Afifi Lubis dalam acara North Sumatera Investment Business Forum (NSIBF) di Kota Medan, Jumat (26/11). “Kami sampaikan sembilan proyek strategis daerah yang siap ditawarkan kepada calon investor melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau investasi langsung,” ungkapnya.
KPBU merupakan kerja sama yang mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Dalam kerja sama ini, sebagian atau seluruh sumber daya berasal dari badan usaha dengan memerhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
Model kerja sama ini menjadi alternatif pengadaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Skema KPBU merupakan salah satu solusi terhadap hambatan pengadaan infrastruktur yang kerap dihadapi pemerintah, terutama dalam hal penyediaan pembiayaan.
Sementara investasi langsung adalah penanaman modal secara langsung oleh pihak investor. Dua dari sembilan proyek ditawarkan ke swasta melalui skema kerja sama ini, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara.
Tujuh proyek strategis lain yang ditawarkan ke swasta melalui skema KPBU adalah Toba Kaldera Resort di Kabupaten Toba serta Kawasan Industri Medan dan Sport Center di Kabupaten Deliserdang.
Selain itu juga Rusunawa Terintegrasi di Kabupaten Simalungun, Airport City di Deliserdang serta proyek pembangunan Kereta Api Jalur Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
Kendati dua skema kerja sama itu yang lebih diutamakan, menurut Afifi, Pemprov Sumut tidak menutup pintu diajukannya skema yang lain oleh calon investor, sepanjang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Yang pasti, secara prinsip kesembilan proyek tersebut ditawarkan ke pihak swasta. Selain mengatasi keterbatasan kemampuan anggaran daerah, kebijakan ini juga untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sumut.
Pertumbuhan investasi akan memacu ekonomi daerah karena mendorong hilirisasi industri, pemanfaatan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku, aliran distribusi barang atau jasa dan efek domino lain. (MI)
