Medan, infoMu.co – Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil V melakukan kunjungan ke Kabupaten Batubara untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah itu. Tim yang dipimpin oleh Ir. Yahdi Khoir Harahap MBA mendapatkan penjelasan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Indrapura. Tim juga melihat pelaksanaan pembangunan sarana jalan.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Perencanaan pembangunan di RS Umum Indrapura, Kabupaten Batu Bara, tim merasa kurang memuaskan karena tidak sesuai ekspektasi masyarakat. Disebutkan, ruang operasi yang canggih dibangun dua unit (dua ruangan), tapi tidak mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tidak memiliki radiologi dan rontgen.
Ketua Tim Kunker DPRD Sumut Dapil V (Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai) Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA mengungkapkan hal itu pada rapat paripurna penyampaian hasil kunjungan kerja DPRDSU di gedung dewan, Selasa (14/07). Paripurna dipimpin ketua dewan, Drs Baskami Ginting dan dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah.
Selain itu, sebut Yahdi, RSU Indrapura juga tidak mempunyai tenaga dokter bedah, sehingga keberadaan rumah sakit ini belum berfungsi sebagai seharusnya sebuah rumah sakit. “Kalau peralatan di rumah sakit ini sudah lengkap, seharusnya warga Batu Bara tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke Medan dan tempat lain,”ujarnya.
Lebih jauh Ketua DPW PAN Sumatera Utara ini minta pihak Pemprovsu agar dapat memberikan perhatian dan bantuan untuk melengkapi fasilitas RSU Indrapura. “Disamping itu, lokasi rumah sakit juga sangat sempit, sehingga ke depan sangat diperlukan penambahan atau pengembangan lahan di rumah sakit tersebut,”harap Yahdi Khoir.
Pada bahagian lain, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil V ini juga menyampaikan hasil peninjauan di Kabupaten Batu Bara terkait dengan kualitas pengerjaan
pemeliharan jalan yang buruk, karena pembuangan air justru menggenangi badan jalan yang menyebabkan kondisi jalan di sebelahnya mengalami kerusakan dan hal itu harus menjadi tanggung jawab rekanan.
“Dalam hal ini, kita minta kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi supaya diubah pola pertanggungjawabannya. Hal ini juga harus menjadi masukan bagi Gubernur Edy Rahmayadi supaya bisa segera mengevaluasi kinerja kepala dinas tersebut, supaya bisa lebih baik lagi ke depan,”kata Yahdi, yang kini duduk di Komisi D itu.
Sementara dari peninjauan ke proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, ditemukan perencanaan yang kurang baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan kurang pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan bangunan yang dilakukan. “Kualitas pengerjaan bagus. Hanya saja penempatannya (lokasi tidak tepat sasaran), dalam arti yang dianggarkan tidak tepat sasaran, dan kriteria lingkungan kumuh tidak terpenuhi,”ungkap Yahdi Khoir.
Ditambahkan, sesuai dengan laporan Gubernur Sumatera Utara tentang kinerja dan laporan penilaian BPK, ternyata bertolak belakang dengan hasil pekerjaan dilapangan. Bahwa, dana pemeliharaan yang sangat besar, tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Terbukti, jalan yang ada di Kabupaten Asahan-Tanjung Balai masih rusak dan terdapat tiga jembatan yang roboh. Itu bermakna, anggaran yang demikian besar tidak digunakan dengan baik.
Disebutkan, Bina Marga tidak mempunyai perencanaan matang. Ada jalan di Air Joman-Tanjung Balai rusak berat sekitar 300 m. Sementara di tahun 2019, ada pembangunan jalan tidak sampai ke jalan rusak tersebut.
Melihat dari berbagai temuan di lapangan, Gubernur Sumatera Utara diminta agar melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan dan Dinas Pendidikan.(UJ) (ans)
