Yogyakarta, InfoMu.co – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir resmikan Klinik Pratama Muhammadiyah Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) sebagai klinik kedua dari rencana lima klinik yang akan dibangun oleh Muhammadiyah di wilayah Bangka Belitung.
Haedar mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi atas capaian yang berhasil dibuat oleh Muhammadiyah Babel. Dalam kesempatan ini atas nama PP Muhammadiyah juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran pemerintah yang bersinergi kuat dengan Muhammadiyah Babel, sehingga terwujud yang dicita-citakan.
Di acara Peresmian Klinik Pratama PKU Pangkalpinang, Babel pada Kamis (16/9) ini, Haedar menerangkan bahwa setiap Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang dimiliki, termasuk Klinik Pratama Muhammadiyah yang ada di Babel ini diperuntukkan untuk umum bukan hanya warga Muhammadiyah saja atau Umat Islam saja.
“Klinik ini tentu menjadi tonggak penting bagi usaha membangun kesehatan bangsa, dan kesehatan bangsa merupakan prioritas penting bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutur Haedar.
Menurutnya, jika suatu bangsa sehat fisik dan jasmaninya kemudian meningkat kualitas pendidikannya, maka bangsa itu akan mempunyai daya saing tinggi. Haedar mengaku, bahwa dalam sektor ini bangsa Indonesia masih harus mengoptimalkannya, sebab di kawasan ASEAN Indonesia di peringkat 7 tentang daya saing.
Sebagai organisasi tertua yang ikut mendirikan negara ini, Muhammadiyah merasa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menjaga kebaikan bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka Muhammadiyah dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya ketika pemerintah berjalan sendiri, misalkan membangun rumah sakit hanya rumah sakit negeri milik pemerintah. Sekolah juga yang diperhatikan hanya sekolah pemerintah atau sekolah negeri. Akan tetapi pemerintah tidak bisa mencakup semua jika sendiri.
Hal itu dibuktikan di kawasan-kawasan 3T di negeri ini di mana Muhammadiyah bisa hadir dengan sekolah-sekolah berbagai tingkatan, klinik, maupun balai kesehatan, belum tentu pemerintah di sana membuka lembaga pendidikan. Misalnya di Pulau Arar, Kokoda, Papua Barat.
“Tentu lebih dari bisa, karena pemerintah punya segalanya, punya anggaran atas nama negara, punya sumber daya, punya birokrasi, dan punya otoritas. Tetapi sekuat-kuatnya pemerintah itu tidak bisa menjangkau seluruhnya,” ungkap Haedar. (muhammadiyah.or.id)
