Banda Aceh, InfoMu.co – Laporan terakhir tentang peta kemiskinan di tanah air, terkhusus di Pulau Sumatera, dimana Provinsi Aceh, wilayah paling ujung dari Sumatera, kembali menjadi ‘juara bertahan’ miskinnya. Hasil ini tentu saja kabar pahit bagi warga Aceh. Masalahnya, Aceh sesungguhnya memiliki potensi dan sumber daya alam yang sangat besar. Apa masalahnya sesungguhnya ?
Jurnalis infoMu.co menghubungi Dr. Nasrul Zaman, pengamat kebijakan publik yang kerap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai sangat tidak pas.
InfoMu.co : Apa sesungguhnya yang terjadi dengan status kemiskinan yang terus bertahan ?
Nasrul Zaman (NZ) : Andai pemerintah Aceh taat azas pembangunan yaitu tetap berpegang pada RPJM Aceh 2018-2022 bisa dipastikan Aceh tidak separah ini kondisinya. Saat ini Aceh kehilangan orientasi pembangunan karena kelalaian dan abai para pengelolanya. Sebenarnya secara umum ada enam indikator untuk mengukur kemiskinan yang terjadi yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum dan perumahan. Dari ke enam indikator tersebut hanya pangan yang sejauh ini masih bertahan baik dan mampu mendukung dan menopang ekonomi daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh/ foto Agusnaidi Budaya
InfoMu : Pangan Oke, Yang lain seperti apa penjelasannya ?
NZ : Soal rumah misalnya Pemerintah Aceh sama sekali tidak menjalankan visi dan misi Irwandi-Nova karena tidak mampu memenuhi target jumlah pembangunan 2018-2021 ini. Soal kesehatan lebih dominan kuratif dan rehabilitatif sehingga promotif dan preventi ketinggalan, akibatnya masyarakat tidak teredukasi dengan baik temasuk dalam penanganan coivd-19 di Aceh.
Soal pendidikan juga kalau kita lihat dari capaian rata-rata siswa aceh yang lulus masuk PTN pada 2021 ini juga masih pada urutan terbawah dari 8 provinsi di Sumatera. Lapangan pekerjaan apalagi, kita lihat minimnya nilai investai langsung yang bersedia masuk Aceh sejak 2018-2021 ini, namun ini bisa dimaklumi karena secara nasional juga investasi langsung cenderung turun drastis dibanding tahun2 sebelumnya.
Dalam soal air minum meski angkanya baru mencapai 70an% warga aceh yang mengakses air minum sehat tapi jika dibanding dengan anggaran yang ada serta potensi air yang besar di Aceh rasanya angka 70% tersebut merupakan capaian yang sangat kecil.
InfoMu : Sebenarnya soal anggaran kan tidak masalah ?
NZ : Ya, sebenarnya kita juga tak heran Aceh tetap menjadi termiskin di Sumatera karena secara umum pemerintah Aceh tidak mampu mengelola dana yang besar yang tersedia, misalnya SILPA tahun 2019 mencapai 2.8 trililliun dan tahun 2020 hampir 4 triliiun itu menandakan bahwa APBA yang selama ini menjadi stimulan utama pertumbuhan ekonomi Aceh malah tidak berfungsi.
Satu lagi hal yang menunjukkan pemerintah belum mampu bekerja baik yaitu beberapa departemen teknis di pusat yang mengelola DAK tidak menggunakan Bank Syariah sebagai Bank penyalurnya sehingga Aceh kehilangan potensi catatan uang puluhan trilliun. harusnya Gubernur dan jajarannya sejak awal sudah berkomunikasi dengan pusat tentang kewajiban departenen tersebut menggunakan bank syariah dalam transaksi DAK yang ada. (Syaifulh)
