Yogyakarta – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak Gubernur Sri Sultan Hamengku Bowono X untuk menarik rem darurat. Hal ini terkait dengan melonjaknya kasus Corona di DIY yang mencapai lebih dari 800 kasus baru dalam sehari.
Baik PWM maupun FPRB DIY sama-sama berkirim surat ke Sultan. Desakan tersebut agar penanganan COVID-19 atau Corona bisa ditekan dari hulu. Saat ini, rumah sakit sebagai hilir penanganan COID19 sudah nyaris penuh.
“Mempertimbangkan situasi berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY, terdapat 830 kasus positif harian, kasus aktif 15,41 persen (8.917) positivity rate 25,46 persen, BOR total 85, 37 persen, kami memohon kebijaksanaan dan kewelasasihan Bapak Gubernur untuk mengambil kebijakan radikal, yang mendasar sebagai rem darurat, agar situasi di DIY tidak bertambah buruk” kata Wakil Ketua PWM DIY Arief Jamali Muis, saat membacakan surat terbuka kepada Gubernur DIY melalui virtual, Senin (28/6/2021).
Muhammadiyah juga meminta Sultan untuk bisa memastikan kondisi sektor hilir yakni respons kedaruratan dan penanganan medis. Selain itu diharapkan ada jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.Arief mengatakan dari penilaian Muhammadiyah COVID-19 Commad Center (MCCC), Sultan perlu untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala DIY. “Apa pun namanya kami tidak mempermasalahkan. Yang jelas harus ada pembatasan kegiatan sosial dengan sangat-sangat ketat di DIY karena situasi tidak baik-baik saja,” pinta Arief.
Sultan juga diminta menjamin ketersediaan kebutuhan medis berupa APD (alat pelindung diri) sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis. Dimana kebutuhan-kebutuhan itu meningkat drastis dan sempat langka pada beberapa waktu belakangan ini.
“Turut mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan klaim dari rumah sakit-rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respons pandemi Covid19, baik untuk tahun 2020 lalu maupun tahun 2021 ini. Sumber daya berupa cash flow tersebut dibutuhkan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut,” katanya.
“Dan pekerja sektor formal lain semaksimal mungkin, kecuali di sektor vital (kesehatan, pangan, dan energi, serta pelayanan publik esensial) untuk 1-2 pekan ke depan. Menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan tanpa terkecuali, termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan, sampai dengan penularan dapat dikendalikan,” kata Koordinator Umum FPRB DIY Muhammad Taufiq, melalui keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).Senada dengan Muhammadiyah, FPRB DIY, menyarankan Sultan untuk menekan mobilitas pekerja dengan memaksimalkan skema kerja WFH (work from home) bagi sektor formal.
Taufiq mengatakan selain dengan pembatasan sosial secara ketat di DIY, perlu dibangun juga solidaritas dan modal sosial masyarakat di permukiman. Di antaranya dengan aktivasi satgas RT/RW/dukuh/desa.
“Disertai sikap sembada dari pemerintah dengan tutur (pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemda), uwur (memberi atau urun sumberdaya pada komunitas), serta sembur (doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya),” katanya. (rep)
