Menurut Busyro, hal ini terlihat jelas dalam kisruh Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Seperti diketahui, 75 pegawai KPK tak lolos dan berujung pada pemecatan. Hingga saat ini, tak ada satu pun partai politik yang menunjukkan sensivitasnya.
“Sampai sekarang mana ada parpol yang menunjukkan sensitivitas mereka terhadap 75 pegawai KPK ini,” ujarnya.
“Jadi KPK-nya harus dilumpuhkan, harus dilemahkan,” sebutnya.Ia menilai, banyak pihak yang takut dengan independensi KPK. Oleh karena itu, jalan terbaik bagi mereka adalah dengan melakukan pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.
Busyro menjelaskan penguatan kembali KPK harus terus diusahakan. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya berharap pada birokrasi negara dalam upaya tersebut.
“Penguatan KPK ini jangan berharap semata-mata pada birokrasi negara. Tapi berharaplah justru pada elemen masyarakat sipil seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pimpinan KPK yang berlima itu terang-terangan melawan keputusan MK yang ekuivalen dengan keputusan undang-undang,” katanya.
Alasan lain untuk tak percaya pada birokrasi adalah komisioner KPK jelas-jelas membangkang amanat Jokowi mengenai TWK. Akan tetapi, hal itu dibiarkan oleh Jokowi.
“Kemudian, yang kedua, membangkang terhadap amanat Presiden, tetapi pembangkangan itu tidak ditegur oleh Presiden,” sebutnya.
“Kita berharap sampai pada akhir bulan November atau September ini, jika Presiden membatalkan hasil TWK itu, maka kita punya harapan pada negara ini,” ujar Busyro.Pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi ini menyebabkan Busyro hampir kehilangan kepercayaan pada Presiden. Ia berharap hingga November atau September nanti, Jokowi bisa membatalkan hasil TWK. Jika sampai saat itu Presiden tidak bertindak, kata Busyro, maka ia tak bisa berharap lagi pada pemerintahan Jokowi.
“Jika Presiden sampai saat itu tidak segera membatalkan TWK dan memulihkan 75 pegawai itu sebagaimana status awalnya, maka itulah saat yang terang benderang. Kita tak bisa berharap lagi pada Presiden Jokowi,” pungkasnya. (rep)
